Prabowo Akui Budaya “Mark Up” Masih Marak di Industri Pertahanan dan Harus Dihilangkan

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengakui bahwa budaya mark up atau penggelembungan dana masih marak terjadi di industri pertahanan. Prabowo bahkan menyebut budaya mark up tersebut sudah kelewatan. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara “The 1st DEFEND ID’s Day” di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023). Awalnya, Prabowo mengatakan bahwa masih banyak budaya tidak baik di Indonesia. Misalnya, pemborosan, kebocoran, hingga korupsi.

Menurutnya, masalah-masalah seperti itu pasti dialami setiap pemimpin di Indonesia. “Setiap pemimpin Indonesia akan menghadapi tantangan ini dan harus kita atasi sebaik-baiknya,” ujar Prabowo. Prabowo lantas mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ragu untuk menindak budaya buruk tersebut. Oleh karena itu, Prabowo juga tidak ragu dalam bertindak untuk membersihkan industri pertahanan dari praktik korupsi. “Budaya mark up yang kelewatan luar biasa, budaya bohong, dan menipu harus kita hilangkan dari industri pertahanan kita,” kata Prabowo.

“Ingat, saya mengawali tadi sambutan saya dengan mengatakan industri pertahanan adalah vital bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa? Negara sekaya kita, negara sebesar kita, selalu akan diganggu, selalu kekayaannya akan berusaha diambil, ini adalah hukum alam,” ujarnya lagi.

Prabowo mengatakan, sumber daya yang Indonesia miliki kerap dicuri, mulai dari ikan, strategi, teknik hingga berbagai kekayaan Indonesia. Ia lantas menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat supaya tidak dicuri oleh negara lain. “Jadi, kalau ada yang nanya, ‘kenapa pertahanan harus kuat?’ Karena dunia memang keras, persaingan antar bangsa keras,” kata Prabowo.