Seorang ahli PBB menyatakan kekhawatiran atas kehadiran junta dalam pertemuan ASEAN.

Pada hari Rabu, ahli PBB Thomas Andrews mengungkapkan kekhawatiran terhadap ASEAN yang terus mengundang junta Myanmar ke pertemuan resmi blok tersebut meskipun serangan terhadap warga sipil di negara yang dilanda konflik semakin meningkat.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Andrews menyatakan bahwa ia sangat prihatin dengan partisipasi terus-menerus Myanmar dalam pertemuan resmi pertahanan ASEAN.

Ia menyoroti bahwa ASEAN telah menunjuk Jenderal Tun Aung, komandan-in-chief Angkatan Udara Myanmar, sebagai ketua Konferensi Kepala Staf Udara ASEAN 2023.

Tun Aung disebut bertanggung jawab atas serangan udara yang dilakukan oleh pesawat tempur terhadap desa-desa di Myanmar.

Jenderal tersebut juga telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa.

Bulan lalu, komandan-in-chief Angkatan Laut junta, Moe Aung, ditunjuk sebagai pemimpin Pertemuan Kepala Angkatan Laut ASEAN 2024, tambah Andrews.

Junta juga terus menjadi pembimbing bersama Kelompok Kerja Ahli Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM Plus) tentang Kontra Terorisme dengan Rusia, dan Indonesia telah berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

“Tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya merusak kredibilitas ASEAN tetapi juga melayani untuk melegitimasi junta dan memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar,” ujarnya.

Sementara itu, ASEAN membela keputusannya dengan mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut hanya bersifat teknis dan tidak melanggar larangan partisipasi tingkat politik Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tersebut, tambahnya.

“Hal ini tidak dapat diterima. Junta seharusnya tidak diundang untuk menghadiri pertemuan ASEAN manapun,” tegas Andrews.

Ia mendesak Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka dan tidak menghadiri pertemuan apapun yang dihadiri oleh junta.

Sejak kudeta pada 1 Februari 2021, junta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing telah melakukan kekerasan terhadap rakyat Myanmar.

Menurut laporan PBB, pasukan junta telah membunuh lebih dari 3 ribu warga sipil, menahan lebih dari 19 ribu orang, dan menyebabkan setidaknya 1,5 juta orang meninggalkan rumah mereka, dengan lebih dari 58 ribu rumah, sekolah, dan klinik yang terbakar habis.